BATURAJA, KLIKOKU.ID – SMPN 19 OKU Kembali menjadi sorotan, namun sayangnya bukan lantaran prestasi yang membanggakan melainkan lantaran menuatnya dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di sekolah itu.
Terduga pelaku pun merupakan pemimpin tertinggi di sekolah itu yakni Kepala Sekolah SMP Negeri 19 OKU, Dora. Diketahui, Sebelumnya ia juga pernah tersandung kasus pemerasan guru P3K dan isu SARA. Kini, Dora diduga melakukan pungutan liar (pungli) dana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Modus pungli tersebut berkedok pembelian perlengkapan sekolah siswa kelas VII. Selain itu, ia juga diduga memotong dana Program Indonesia Pintar (PIP). Wali murid harus merogoh kocek sebesar Rp 700 ribu. Rinciannya meliputi baju olahraga, batik, rompi, dan sampul rapor.
Biaya ini juga mencakup atribut serta foto rapor.
Bukti Transfer ke Rekening Pribadi
Temuan mengejutkan terungkap dari dokumen keuangan sekolah. Uang PPDB diduga kuat masuk ke rekening pribadi Dora.
Dokumen foto memperlihatkan pengumpulan dana selama tiga hari. Total uang sebesar Rp 33,9 juta terkumpul pada 23 hingga 25 Juni 2025. Selanjutnya, uang tersebut ditransfer ke rekening Dora pada 25-26 Juni 2025.
Penyimpangan ini memicu kemarahan orang tua siswa. Pasalnya, realisasi barang tak kunjung ada hingga pembagian rapor. Padahal, pembayaran telah lunas sejak awal tahun ajaran.
Wali Murid Geruduk Sekolah
Puncaknya, puluhan wali murid mendatangi sekolah pada Senin (12/1). Mereka menuntut hak anak-anak yang belum terpenuhi. Item yang belum dibagikan antara lain rompi, sampul rapor, topi, dan dasi.
Suasana memanas di ruang Tata Usaha. Dora tampak panik dan mendadak membagikan sebagian sampul rapor serta rompi. Namun, jumlahnya tidak mencukupi untuk semua siswa.
Emosi wali murid tak terbendung. Mereka mencecar Dora dengan nada tinggi terkait transparansi dana.
“Kami menanyakan uang Rp 700 ribu itu. Anak kami belum menerima haknya sampai sekarang,” tegas Khairul Sani, salah satu wali murid.
Khairul juga menuntut kejelasan pemotongan dana PIP. Sekolah diduga menyunat bantuan tersebut sebesar Rp 25 ribu per siswa.
“Kami ingin hak anak segera diberikan agar seragam. Jangan sampai ada perundungan karena beda seragam,” tambah Khairul.
Sementara itu, Dora menepis tuduhan penyelewengan dana Rp 700 ribu. Ia mengklaim uang tersebut digunakan untuk membeli seluruh peralatan sekolah. Namun, ia gagap saat ditanya rincian harga atribut. Dora mengaku tidak memegang data harga foto rapor yang mencapai Rp 170 ribu.
“Saya sedang tidak pegang datanya. Setahu saya foto itu cuma Rp 40 ribu,” kelit Dora.
Dora juga tak berkutik soal atribut dasi dan topi. Padahal, Pemkab OKU sudah memberikan item tersebut secara gratis. Dora tidak bisa menjelaskan alasan penarikan biaya tambahan tersebut. Terkait pemotongan PIP, Dora akhirnya mengakui adanya penyunatan dana. Namun, ia melempar kesalahan kepada staf yang sudah pindah tugas.
“Memang ada pemotongan. Tapi pelakunya sudah pindah. Saya sedang cari siapa lagi yang memotong,” tandas Dora.
Mengenai seragam yang belum dibagi, Dora beralasan ukuran baju tidak pas. Menurutnya, seragam tersebut harus dijahit ulang. (*)
