BATURAJA, KLIKOKU.ID – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Sumatera Selatan, termasuk DPD GMNI Sumatera Selatan, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumatera Selatan Senin (22/6/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan nasional yang dinilai semakin membebani rakyat dan mengancam cita-cita keadilan sosial.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak menjawab kebutuhan masyarakat serta menuntut langkah konkret untuk mengatasi persoalan ekonomi, politik, dan kesejahteraan rakyat.
Ketua DPD GMNI Sumatera Selatan, Samuel Rio, menyampaikan bahwa mahasiswa hadir sebagai kekuatan moral yang berkewajiban mengingatkan negara agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat
“Gerakan mahasiswa tidak lahir dari kepentingan kekuasaan, tetapi dari panggilan sejarah untuk memastikan bahwa negara berjalan sesuai amanat konstitusi. Ketika rakyat menghadapi kesulitan ekonomi dan berbagai kebijakan tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas, maka mahasiswa wajib bersuara,” tegas Samuel.
Dalam aksi itu, beberapa tuntutan di sampaikan mahasiswa diantaranya Mendesak pemerintah untuk membubarkan program Makan Bergizi Grati (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih ( KDMP) yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh terkait efektivitas dan prioritas penggunaannya.
Selain itu mahasiswa juga menuntut pemerintah menstabilkan harga BBM non-subsidi serta menjamin ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat yang berhak. Mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi depresiasi nilai rupiah serta melakukan restrukturisasi APBN yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.
Menegaskan bahwa TNI dan Polri harus tetap tunduk pada amanat undang-undang dan prinsip supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mendorong terwujudnya pendidikan dan kesehatan gratis yang dapat diakses secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia melalui kebijakan fiskal yang berkeadilan.
Lalu, juga Mendesak Presiden RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kabinet Merah Putih sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kondisi nasional saat ini.
Mahasiswa menilai bahwa berbagai persoalan yang terjadi saat ini membutuhkan keberanian politik dari pemerintah untuk melakukan pembenahan secara serius dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama pembangunan nasional.
Aksi berlangsung secara tertib dan damai dengan pengawalan aparat keamanan. Massa aksi juga menyerahkan dokumen tuntutan kepada DPRD Sumatera Selatan agar dapat diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bentuk aspirasi masyarakat Sumatera Selatan.
Di akhir aksi, seluruh elemen mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik dan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui gerakan yang kritis, konstruktif, dan berlandaskan nilai-nilai demokrasi.(**)
