![](https://klikoku.id/wp-content/uploads/2024/07/IMG-20240709-WA0077-1-750x450.jpg)
BATURAJA, KLIKOKU.ID – PJ Bupati OKU H Teddy Meilwansyah SSTP MM MPd menghadiri kegiatan penyampaian laporan hasil pemeriksaan keuangan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II (IHPS II) tahun 2023 oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI di Jakarta convention center (JCC) pada senin (8/7/2024).
Kegiatan yang mengusung tema “Menguatkan keuangan negara, Menuju Indonesia emas 2045” tersebut dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo bersama Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Ketua BPK RI, Isma Yatun, Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jendral TNI Agus Subianto serta seluruh kepala daerah di Indonesia.
Ketua BPK RI, Isma Yatun menyampaikan terima kasih kepada Presiden beserta jajarannya karena telah berkomitmen menguatkan akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama sepuluh tahun terakhir.
Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2023 menunjukkan tren yang positif, terbukti mulai tahun 2016 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang artinya tahun ini merupakan tahun yang kedelapan. Opini WTP lanjutnya sebagai refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN melalui penyajian LKPP yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan akan semakin mendorong kepercayaan multi-stakeholder di lingkup sektor public.
Sementara itu Presiden RI Joko Widodo dalam pidatonya meenekankan bahwa APBN dan APBD harus digunakan dengan baik serta bertanggung jawab karena setiap tahun pasti dilakukan audit oleh BPK RI.“Ini uang rakyat, uang negara, kita harus menyadari bahwa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa,” tegas Presiden Jokowi.
Selain itu, Presiden juga berharap agar BPK tetap melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, dan sekaligus fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil.“Oleh sebab itu saya berharap agar reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan, lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur, agar pemerintah berjalan lebih efektif, efisien, dan beriorientasi pada hasil, bukan pada prosedur,” tegas Presiden.
Untuk diketahui pada Mei 2024 lalu, Pemerintah Kabupaten OKU dibawah kepemimpinan PJ Bupati OKU H Teddy Meilwansyah SSTP MM MPd juga menerima Opini WTP dari BPK RI perwakilan Sumsel , WTP itu telah diraih selama 9 tahun berturut-turut. “Tentunya itu tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh pihak baik eksekutif maupun legislative, Forkopimda serta dukungan dari seluruh masyarakat OKU,” kata PJ Bupati OKU Teddy Meilwansyah.
Dikatakan Teddy Opini WTP yang diraih tersebut juga menjadi motivasi bagi pemkab OKU untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.
Hadir dalam kegiatan itu Ketua DRPD OKU Ir H Marjito bachri, Kepala BKAD OKU Setiawan, Inspektorat OKU A. Karim, Asisten III Setda OKU Romson Fitri, Kepala Dinas PUPR OKU Novriansyah, Kepala Bapelitbangda OKU Lukmanulhakim, Kadinkes OKU Deddy Wijaya dan Kabag Prokopim Setda OKU Febriandi SIP. (Ril)