Efisiensi Anggaran dalam Kerangka Disrupsi Milenial

VUCA (volatillity, uncertainty, complexity, dan ambiguity), suatu istilah yang berasal dari United States Army War College untuk menggambarkan kondisi akibat perang dingin yang menggambarkan situasi yang sering cepat berubah, penuh gejolak yang dinamik, tidak stabil, dan sulit diduga. Seiring dengan situasi akhir-akhir kini yang juga melanda dunia pada umumnya yang penuh dengan kecepatan dan berdampak luas ke lini-lini kehidupan yang lain istilah VUCA tersebut juga melanda dunia bisnis dan sektor publik.

Volatility yang menggambarkan dunia berubah begitu cepat, bergejolak, tidak stabil dan tidak terduga, diiringi dengan Uncertainty yang menggambarkan kondisi masa depan yang penuh dengan persaingan yang dinamik sehingga perkiraan atau ramalan series yang berasal pertimbangan unsur-unsur variabel masa lalu menjadi tidak lagi relevan untuk memprediksi hal yang akan terjadi di masa depan. Dunia sudah memasuki zaman post-modern yang sangat kompleks, melebihi variabel-variabel pertimbangan masa lalu yang saling berpengaruh dan mempunyai kerapatan akibat yang sangat rumit dan dinamik (compelexity). Akibat kompleksitasnya variabel yang terkait bersamaan dengan tuntutan kecepatan dan kualitas yang tinggi, dalam dunia bisnis dan sektor publik sering terjadi multi tafsir dan persepsi dalam merespon dan mensikapi suatu peristiwa (ambiguity). Pemahaman suatu peristiwa bisnis atau hal yang berkenaan pelayanan publik memiliki banyak penafsiran dan persepsi yang disebabkan tidak hanya karena posisi dari orang yang melihat tetapi juga karena kompleksitas pengetahuannya terhadap peristiwa tersebut dan variabel lingkungan yang nyatanya terjadi dalam skema peristiwa tersebut, sehingga jika kita melihat suatu peristiwa dari kacamata kuda (satu arah), kita akan mengalami kebingungan dalam berlogika awam saat kita mendapat informasi sebenarnya dari maksud dan tujuan terjadinya peristiwa tersebut. Logika tidak hanya berjalan linear ataupun longitudinal namun dalam waktu bersamaan dia berlapis menuju arah yang lebih kompleks yang kita kenal dahulu dengan istilah “strategis”.

Keadaan tersebut dapat dilihat dari fenomena kehidupan kita saat ini. Dalam contoh yang sederhana, dahulu orang berfikir bahwa bekerja itu adalah suatu tindakan yang menyenangkan karena kita akan mendapat hasil, namun kenyataan sesungguhnya adalah bekerja itu merupakan pengorbanan energi yang kita keluarkan, sehingga sejatinya hasil kerja adalah bentuk lain dari energi yang kita keluarkan tersebut. Karena itu dalam bekerja semakin berkualitas pengorbanan yang kita berikan, maka semakin berkualitas juga hasil yang akan didapat. Dengan demikian, di masa milenial saat ini, bukan hanya niat yang menentukan hasil tetapi juga adalah cara (metode) ikut menentukan kualitas hasil. Karena itu dalam era milenial ini muncullah istilah “disrupsi”.

Disrupsi untuk solusi

Disrupsi adalah inovasi atau cara-cara baru yang menggantikan cara-cara lama. Disrupsi mencakup penggunaan teknologi baru, perubahan fundamental dalam proses produksi atau distribusi, kemitraan sekaligus persaingan dalam kerjasama, pergeseran perilaku konsumen yang multidimensi, lokasi atau lokus pelayanan, dan kecepatan pelayanan yang dibutuhkan.

Dalam penyelenggaraan organisasi eksekutif kenegaraan dapat dilihat perbandingan antara Kabinet Presiden Jokowi dengan Kabinet Presiden Prabowo. Kabinet Presiden Jokowi jilid 2 (Kabinet Indonesia Maju) terdiri atas 34 orang menteri (termasuk Menteri Kordinator), pada Kabinet Prabowo ada 48 orang yang merupakan kabinet yang memiliki menteri terbanyak dibandingkan kabinet-kabinet Negara indonesia sejak Indonesia merdeka. Pada masa era reformasi (mulai tahun 1998) jumlah anggota kabinet yang terbanyak adalah masa Kabinet Persatuan Nasional yaitu di masa Presiden Abdurahman Wahid dengan jumlah 36 orang (1988-1993).

Dari sudut anggaran negara (APBN) jika kita bandingkan pada masa Presiden Jokowi Jilid 2 (Kabinet Indonesia Maju) bahwa pada Tahun 2019 APBN senilai Rp 2.461,1 triliun, Rp 2.589,9 triliun (2020), Rp 2.750,03 triliun (2021), Rp 3.090,8 triliun (2022), Rp 3.121,9 triliun (2023), dan Rp 3.325,1 triliun (2024). Anggaran masa Prabowo yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang baru mulai ini ini adalah Rp 306,69 triliun, namun APBN 2025 ini memiliki defisit 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 616,2 triliun.

Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi suatu dinamika penataan kegiatan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan bangsa dalam konteks pengendalian variabel-variabel terkait yang melingkupi peta jalan yang diatur. Dalam era milenial saat ini, apakah data-data tersebut (jumlah anggaran dan jumlah anggota kabinet yang menggambarkan jumlah kementerian) menunjukkan efisiensi atau inefisiensi ? Apakah data-data tersebut menunjukkan pembangunan meningkat atau mundur ? Suatu keadaan yang ambigu. Tidak bisa dilihat dari sudut logika linear.

Disrupsi pada masa krisis ekonomi

        Memasuki Tahun 2024 dunia menghadapi masa krisis baik dikarenakan terjadinya gejolak dalam hubungan dagang antar negara yang disebabkan tidak stabilnya pasokan sumber daya alam (ekonomi) yang diakibatkan tidak stabilnya fenomena alam, maupun  terjadinya peran antar negara dan perang saudara di bagian Afrika, Asia, dan Arab. Ekonomi global berpotensi tumbuh melambat pada tahun ini hingga 2025. Hal ini disebabkan oleh semakin memburuknya peperangan di berbagai wilayah yang menyebabkan terganggunya rantai perdagangan dunia. Terjadi rawan ketidakstabilan geopolitik, fluktuasi nilai tukar mata uang, dan perubahan harga komoditas global. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai mata uang tidak bisa disamakan nilainya dari waktu ke waktu. Nilai kuantitatif tidak selalu selaras dengan nilai kualitatif. Dengan demikian nilai fisiensi juga bergerak dinamis dengan sisi kuantitatif dan kualitatif.

Para negarawan, bangsawan (business man), dan ilmuwan membaca gejala alam ini sebagai anomali metode dalam menginterpretasikan fenomena. Logika yang berhimpitan dalam suatu peristiwa mengharuskan terobosan pendekatan yang bisa mencakup seluruh variabel secara harmonis. Terjadinya milienial disruption yang diiringi digital disruption menjadi bertambah rumit dengan terjadinya pandemi covid-19 yang mendorong terjadinya kompleksitas permasalahan mulai dari akarnya. Teknologi digital secara cepat dan masif telah mampu menggantikan beberapa pekerjaan manusia yang merubah produksi dan distribusi. Hal yang menantang para kaum milenial yang berdasarkan catatan KPU dalam Pemilu Tahun 2024 sekitar 60 % yang kalau mengacu pertumbuhan penduduk sebelumnya yaitu hasil sensus penduduk tahun 2020, penduduk Indonesia 25,87% merupakan generasi milenial, 27,94% generasi Z dan 10,88% generasi post generasi Z. Total 64,69 %. Sementara itu di sektor publik masih didominasi oleh kelompok usia 51 – 60 tahun. Berarti bahwa dalam era saat ini di Indonesia sedang terjadi pertemuan antara paradigma kaum tua (tradisional) dengan kaum muda (pro milenial) dalam mensikapi gejala alam (peristiwa). Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan untuk melakukan terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mensikronkan kaum tua yang cenderung mempertahankan status quo dengan kaum milenial yang kritis dan berekspektasi tinggi. Perubahan kultur dan mindset sangat memicu kreatifitas dan terobosan baru yang dapat mensinergiskan pemikiran antara kearifan dengan kecepatan intelektual.

Efisiensi dalam Era Milenial

Dengan munculnya fenomena milenial dan disrupsion ini konsep efisiensi pun berubah. Perubahan yang signifikan terasa pada metode pencapaian efisiensi. Inilah yang dikenal dengan istilah indikator kinerja utama (IKU) atau Key Performance Indicator (KPI). IKU ditujukan untuk mengendalikan kinerja suatu organisasi atau unit kerja, dan individu, mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, mengevaluasi performa unit kerja, mengukur pencapaian prestasi unit kerja, pemetaan dukungan sumberdaya dan anggaran, memantau kinerja organisasi, dan pengukur pencapaian tujuan organisasi.

Ruang efisiensi lebih diperketat agar ukuran dan target jelas dan terkendali. Gambaran ini jelas terlihat pada kontur struktur kabinet, meskipun jumlah anggota kabinet termasuk yang terbesar sejak pemerintahan reformasi, namun terget dan indikator kinerja jelas dan terukur. Penggunaan gaya struktur organisasi yang biasa digunakan oleh organisasi bisnis atau swasta dikenal dengan konsep struktur matrix, dapat terbaca diformat kabinet saat ini

Pada saat retret pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah di Komplek Akmil, Sabtu (22/2/2025), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta kepada setiap kepala daerah untuk tidak berorientasi pada belanja ketika menggunakan anggaran. Tahun lalu banyak daerah yang memiliki sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang mencapai Rp 5 triliun. Angka yang sangat besar karena hampir sama dengan besarnya APBD salah satu provinsi di Indonesia. Menurut Tito, hal itu terjadi karena APBD tidak digunakan untuk kepentingan rakyat. Cara menghabiskan anggaran bukan hanya dengan belanja namun juga dengan suntikan dana untuk mempermudah para pengusaha swasta sehingga mau berinvestasi di daerah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya efisiensi pada era milenial ini bukanlah pemotongan anggaran secara merata, namun pemotongan proporsional yang bermakna pengendalian kegiatan menuju kepada ketepatan sasaran dan pembuangan kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit organisasi. Sinkronisasi antara pembangunan fisik dengan pembangunan substansial harus seimbang sehingga kuantitas dan kualitas seiring sejalan dalam menuju tujuan negara. Keadaan inilah yang sedang diupayakan pemerintah dalam mengarungi ruang turbulensi yang rumit dan kompleks ini. Tentunya ketegangan ini menyebabkan kekhawatiran dari masyarakat yang peduli dengan fenomena yang sedang dihadapi pemerintah. Perlunya keseimbangan ini yang diingatkan oleh para saudara-saudara kita yang khawatir, yang galau, sampai kepada saudara-saudara kita yang berdemo beberapa hari terakhir ini. Semoga pengejawantahan aspirasi masyarakat kita yang peduli ini menjadi komponen dukungan atas harapan besar yang diingatkan kepada pemerintah dalam menggapai kemakmuran rakyat dalam dunia yang penuh gejolak selaras dengan tujuan utama pemerintah dan memperkuat fokus Kabinet Merah-Putih mencapai Indonesia yang makmur dan sejahtera seluruh Bangsa Indonesa.